BANDARA KARAWANG: Rencana pembangunannya dipertanyakan

TASIKMALAYA (bisnis-jabar.com): Mantan anggota DPRD Jawa Barat yang juga mantan anggota Pansus Pembangunan Bandara Kertajati Gatot Cahyono menilai kebijakan pembangunan bandara di Karawang menandakan kebijakan pemerintah pusat tidak sinkron dengan Pemprov Jabar.

Menurut dia, ide dasar pembangunan Bandara Kertajati tersebut untuk memeratakan pembangunan di Jabar bagian timur.

Dia menilai rencana pembangunan bandara di Karawang justru menghambat pemerataan pembangunan di Jawa Barat.

“Bandara Kertajati di Majalengka itu dibangun dengan harapan ada pemerataan pembangunan di wilayah timur Jawa Barat. Tapi, jika dibangun lagi bandara di Karawang, pembangunan akan kembali terpusat di sekitar Ibu Kota. Artinya, kebijakan pemerintah pusat dan provinsi tidak sejalan,” katanya di sela-sela kunjungannya ke Kota Tasikmalaya, Minggu (13/5).

Selain itu, dengan dibangunnya bandara di Majalengka, kalangan pengusaha juga akan mengalihkan sebagian perusahaannya yang kebanyakan berada di sekitar ibu kota propinsi ke daerah sekitar bandara Kertajati.

Bagi pengusaha, kata Gatot, akses ke bandara yang dekat menjadi manfaat terbesar. Namun, jika akses transportasi ke bandara terlalu jauh dan macet, justru akan merugikan pengusaha.

“Saat ini, para pengusaha di sekitar Karawang akan mengalami kendala transportasi untuk menuju bandara di Jakarta. Namun, jika mereka mengalihkan usahanya ke daerah timur Jabar karena adanya Bandara Kertajati, itu keuntungan bagi mereka. Jika itu terjadi, tentunya akan menyerap tenaga kerja banyak bagi masyarakat di Cirebon, Indramayu Majalengka dan Subang karena akan banyak pengusaha yang akan berinvestasi disana,” tuturnya.

Jika pembangunan bandara di Karawang tetap dilaksanakan, ia meyakini bahwa pembangunan di Jabar tetap akan berpusat di sekitar ibu kota provinsi.

Dan yang pasti, pengusaha-pengusaha sekitar Karawang dan sekitarnya tidak akan mengalihkan perusahaannya ke bagian timur Jawa Barat.

“Kalau bandara di Karawang jadi dibangun, para pengusaha di sekitar Karawang tidak akan memindahkan usahanya ke wilayah timur Jabar. Dan itu artinya, tidak akan ada pemerataan pembangunan di Jabar,” tegasnya.

Terkait hal itu, Kepala Bappeda Jabar Deny Djuanda mengatakan pembangunan bandara di Karawang sebagai solusi transportasi bagi ibu kota. Dalam kebijakan pemerintah pusat, bandara itu harus dibangun minimal 200 kilometer dari pusat ibu kota.

“Bandara di Karawang itu sebagai solusi transportasi bagi ibu kota negara. Dan itu tidak menandakan bahwa kebijakan Pemprov Jabar dan Pusat tidak sinkron,” ujarnya usai meresmikan Gedung Bappeda Kabupaten Tasikmalaya, Minggu.(yri)

Tag Terkait

Berikan Komentar

DISCLAIMER : Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BisnisJabar. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Catatan : Email anda tidak akan ditampilkan. Hanya Nama dan Komentar yang akan ditampilkan.

*

Baca Deh!

X