BI Bandung: Dua direksi Bank BJB Tbk lulus fit and proper test

BANDUNG(bisnis-jabar.c0m): Bank Indonesia Bandung menyatakan dua dari enam direksi Bank BJB Tbk lulus dalam tahap awal uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test), sedangkan sisanya akan diumumkan dua  pekan mendatang.

Pemimpin Bank Indonesia Bandung Lucky F.A. Hadibrata mengatakan telah menguji lima direksi Bank BJB, karena satu direksi telah dinyatakan telah lulus secara otomatis.

“Kami masih menunggu hasil tes sisanya yang kemungkinan diumumkan pada 2 pekan mendatang,” katanya, Selasa (6/12) malam.

Lucky mengatakan pada uji kepatutan dan kelayakan tahap awal telah diumumkan dua direksi lulus, dan satu orang lainnya tidak. Menurut dia, Bank BJB dengan aset yang sudah mencapai Rp53,82 triliun harus dipimpin oleh profesional.

Pandangan tersebut, lanjutnya, juga telah disepakati oleh sejumlah pemegang saham Bank BJB yang berasal dari kalangan pemerintah daerah.

Menurut dia, dengan status Bank BJB yang telah melantai di Bursa Efek Indoensia harus sudah terlepas dari pengaruh birokrasi.

“Sejumlah pemegang saham menyadari kalau Bank BJB itu harus profesional. Meraka sudah membayangkan kalau pengelolaan Bank BJB harus seperti bank swasta nasional lainnya,” katanya.

Sebelumnya, Lucky telah bertemu dengan sejumlah kepala daerah, yaitu Wali Kota Banjar Herman Sutrisno, Wali Kota Bandung Dada Rosada, Bupati Kabupaten Bandung Dadang Naser, dan Bupati Manajelngka Sutrisno.

Saat ini, direksi BJB terdiri dari enam orang. Akan tetapi, dari jumlah itu baru dua orang yang lulus tes BI. Sisanya satu orang gagal dan tiga lagi menunggu hasil, sekalipun nama mereka sudah diumumkan seluruhnya pada RUPS BJB tanggal 25  Juli 2011.

Lucky mengatakan pertemuan tersebut antara lain membahas mengenai hasil fit and proper test dan harapan kepada Bank BJB untuk ke depannya.

“Bank BJB sudah bukan lagi bank kecil, bahkan sudah masuk dalam jajaran 15 besar bank nasional. Para kepala daerah berharap Bank BJB biosa dikelola secara profesional,” ujarnya.

Wali Kota Banjar Herman Sutrisno mengatakan hasil uji kepatutan dan kelayakan merupakan wewenang Bank Indonesia.

“Kami berharap Bank BJB dipimpin oleh orang yang kredibel. Saya belum tahu hasil dari tes yang sudah dilaksanakan,” ujarnya.

Herman berharap Bank BJB tetap menjadi bank yang sehat agar bisa melayani kepentingan masyarakat. Dia meminta BI untuk terus mengawal dan menjaga proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap direksi agar tidak ditunggangi kepentingan politis.

“Kami datang ke BI karena memang itu tugas bank sentral. Pemegang saham tidak ingin Bank BJB dijadikan kembang politik,” katanya.

Senada dengan Herman, Bupati Kabupaten Bandung Dadang Naser pun berharap bank berkantor pusat di Bandung tersebut dipimpin secara profesional.

Dia pun mengaku belum mengetahui secara detail hasil uji kepatutan dan kelayakan yang diselenggarakan oleh BI.

“Kami juga ingin menanyakan proses fit and proper test yang dilaksanakan setelah RUPS. Ke depan, diharapkan proses ini lebih sinergis lagi,” katanya.

Komposisi pemegang saham Bank BJB saat ini terdiri dari Pemprov Jabar, Pemprov Banten, pemerintah daerah se-Jabar dan Banten, serta publik. Mayoritas pemegang saham Bank BJB masih dipegang kalangan pemerintah daerah, yaitu mencapai 75% dari total saham. (MSU)

Tag Terkait

Berikan Komentar

DISCLAIMER : Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BisnisJabar. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Catatan : Email anda tidak akan ditampilkan. Hanya Nama dan Komentar yang akan ditampilkan.

*

Baca Deh!

X