Dewan panggil dinas terkait Chevron

BANDUNG (bisnis-jabar.com): DPRD Kabupaten Bandung segera akan memanggil Dinas Sumber Daya Air Pertambangan dan Energi (SDAPE) setempat terkait polemik dana bagi hasil PT Chevron Geothermal Indonesia ke kas daerah sejak 2009.

“Kami akan menggelar agenda khusus untuk membahas masalah tersebut,” kata Sekertaris Gabungan Komisi DPRD Kabupaten Bandung Aef Saefuloh kepada wartawan di Soreang, Rabu.

Menurutnya, pemanggilan SDAPE akan dilakukan setelah pembahasan RAPBD murni Kabupaten Bandung 2012 yang akan dilaksanakan pada 27 Desember mendatang.

Aef mengungkapkan, sebelumnya aktivitas PT CGI di Kabupaten Bandung telah dihentikan karena berbagai alasan selain kegiatannya belum mendapatkan rekomendasi dari Pemkab setempat.

Bahkan PT CGI pun diduga telah menyebabkan kerusakan lingkungan di Desa Cihawuk, Kecamatan Kertasari.

Terakhir, kata anggota Fraksi Madani ini, permohonan penghentian aktivitas di Cihawuk juga akibat perusahaan itu sama sekali tidak menyumbang DBH yang diperkuat dengan pernyataan Bupati Bandung Dadang M Naser beberapa waktu lalu.

DPRD pun, menurut Aef, telah beberapa kali mempertanyakan hal itu kepada Dinas SDAPE Kabupaten Bandung dan mereka memastikan tidak ada DBH dari PT CGI sejak perusahaan itu mulai beroperasi di wilayah Kabupaten Bandung.

“Kok sekarang tiba-tiba Dinas SDAPE mengatakan DBH dari Chevron sudah masuk sejak 2009 ,” ujar Aef.

Perkara DBH mengemuka saat pembahasan anggaran antara Komisi C DPRD dan Dinas SDAPE Kabupaten Bandung beberapa waktu lalu, bahwa sejak 2009 Pemkab Bandung menerima DBH dari PT CGI sebesar 4,98 persen dari total laba bersih atau net operating income (NOI) PT CGI yang mencapai Rp51,9 miliar.

Lalu 2010 DBH mencapai 5,47 persen dari Rp59,4 miliar dan tahun ini Pemkab Bandung menerimanya 4,89 persen dari Rp44 miliar laba bersih.

Sementara 2011, yang sebenarnya ada kenaikan hingga 10%, tapi belum muncul angka pasti NOI yang diperoleh PT CGI tahun ini.

Kepala Dinas DSAPE Kabupaten Bandung, Sofyan Sulaiman, saat dikonfirmasi tidak mau memberikan tanggapannya dengan alasan tidak berwenang memberikan keterangan mengenai hal tersebut.(fsi)

Tag Terkait

Berikan Komentar

DISCLAIMER : Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BisnisJabar. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Catatan : Email anda tidak akan ditampilkan. Hanya Nama dan Komentar yang akan ditampilkan.

*

Baca Deh!

X