Dishub Jabar Kaji Kewajiban Peremajaan Angkutan Umum

Ilustrasi (web)

Ilustrasi (web)

Adanya Perda No 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan perhubungan menurutnya mewajibkan adanya pembenahan transportasi di  Jabar.

Menurut Dedi salah satu poin penting dalam perda tersebut adalah pengajuan trayek yang harus dilakukan badan hukum bukan perorangan. Namun, Perda itu sendiri baru bisa dilaksanakan 5 tahun ke depan.

“Saya inginnya dipercepat tahun ini, tidak bisa 5 tahun lagi. Tapi harus ada telaah dan juga peraturan gubernur,” katanya pada bisnis-jabar, Jumat (25/1/2013).

Saat ini peremajaan angkutan  umum banyak diakali oleh para pengusaha dengan hanya merubah bodi kendaraan bukannya kendaraan baru.

Kendaraan umum tua tersebut masih banyak berkeliaran meskipun peraturan mewajibkan harusnya ada peralihan dari pelat kuning ke hitam. “Nantinya kuota angkutan umum akan tetap, tapi peremajaan menjadi kewajiban,” katanya.

Namun kewajiban tersebut menurut Dedi harus diatur juga oleh Kabupaten/Kota, terutama untuk membenahi angkutan kota. “Kewenangannya angkutan kota ada di daerah, provinsi hanya mengurusi soal angkutan umum lintas daerah,” katanya. (ija)

Tag Terkait

Berikan Komentar

DISCLAIMER : Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BisnisJabar. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Catatan : Email anda tidak akan ditampilkan. Hanya Nama dan Komentar yang akan ditampilkan.

*

Baca Deh!

X