DPRD Cimahi Minta Perda Tower Telekomunikasi Direvisi

CIMAHI (bisnis-jabar.com) : Komisi II DPRD Kota Cimahi berharap Pemkot Cimahi mengajukan usulan revisi terhadap Perda Pengendalian Menara Telekomunikasi agar bisa dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Anggota Komisi II DPRD Kota Cimahi Nurhasan mengatakan sejauh ini Pemkot Cimahi tidak bisa menarik retribusi karena tidak adanya payung hukum untuk itu. Agar keberadaan tower telekomunikasi bisa menjadi PAD, maka perdanya perlu direvisi.

“Dalam perdanya memang hanya diatur bahwa syarat untuk pendirian tower itu harus mendapatkan perizinan dari pemerintah setempat lewat IMB (izin mendirikan bangunan). Setelah itu, tidak ada biaya lain,” kata Nurhasan kepada Bisnis, Rabu 6 Juni 2012.

Menurutnya, keberadaan puluhan tower telekomunikasi di Kota Cimahi sudah selayaknya bisa memberikan kontribusi ekonomi bagi warga Cimahi karena operator telekomunikasi telah mendapatkan keuntungan banyak dari konsumennya yang ada di Cimahi.

“Keberadaan menara telekomunikasi itu bisa puluhan tahun bahkan sampai ratusan tahun. Tapi, pemasukan terhadap pemerintah daerahnya hanya sekali saja. Ini kan tidak adil,” ujarnya.(k6/yri)

Tag Terkait

Berikan Komentar

DISCLAIMER : Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BisnisJabar. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Catatan : Email anda tidak akan ditampilkan. Hanya Nama dan Komentar yang akan ditampilkan.

*

Baca Deh!

X