HIBAH DAERAH: Pemerintah batasi hanya untuk kepentingan publik

Oleh Irsad Sati

(jibiphoto)

JAKARTA: Pemerintah menerbitkan aturan pengelolaan hibah bagi daerah guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hibah dalam menunjang pembangunan dan perekonomian di daerah.

Untuk itu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2/2012 tentang Hibah Daerah yang mengatur mekanisme pemberian hibah dari Pemerintah Pusat atau pihak asing kepada Pemerintah Daerah.

Siaran pers Sekretariat Kabinet menyatakan hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah bersumber dari APBN yag meliputi penerimaan dalam negeri, hibah luar negeri dan pinjaman luar negeri.

“Hibah kepada Pemerintahan Daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik,” ungkap siaran pers Sekretariat Kabinet mengutip bunyi Pasal 6 Ayat 3 PP No. 2/2012 tersebut, hari ini.

Untuk pengaturan hibah luar negeri, lanjut Setkab,harus terlebih dahulu diusulkan oleh kementerian teknis kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan, yang selanjutnya memasukkannya ke dalam daftar kegiatan yang dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah
luar negeri dalam daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah atau Daftar Rencana Kegiatan Hibah.

Dalam hal ini, tuturnya, daerah tidak bisa menerima hibah secara langsung atau berurusan langsung dengan pemberi hibah dari luar negeri.

Menurut lembaga itu lagi, pinjaman luar negeri atau hibah itu digunakan untuk membiayai urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pencapaian sasaran program dan prioritas pembangunan nasional dan kegiatan tertentu yang secara spesifik ditentukan oleh calon pemberi hibah.

“Termasuk dalam kriteria urusan Pemerintah Daerah itu adalah peningkatan fungsi pemerintahan dan pemberdayaan aparatur pemerintahan daerah,” ungkap siaran pers Setkab lagi.(yri)

Tag Terkait

Berikan Komentar

DISCLAIMER : Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BisnisJabar. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Catatan : Email anda tidak akan ditampilkan. Hanya Nama dan Komentar yang akan ditampilkan.

*

Baca Deh!

X