HKTI : Pemerintah Belum Serius Tangani Lahan Tidur

reuters

BANDUNG (bisnis-jabar.com) – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Barat menilai pemerintah belum serius menangani lahan tidur utnuk digunakan pertanian.

Ketua HKTI Jabar Entang Sastraatmadja mengatakan mayoritas lahan terbengkalai dimiliki oleh perkebunan dan kehutanan. Untuk perkebunan ada dibawah kewenangan PTPN, sedangkan untuk kehutanan adalah Perhutani.

“Selama ini upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan lahan terbengkalai ini hanya wacana sesaat tidak pernah ada aksi nyata. Minim sekali adanya penambahan lahan untuk kepentingan pertanian,” kata Entang kepada Bisnis, Selasa (31/7).

Menurut Entang, agar pemanfaatan lahan tidur bisa terwujud hal yang perlu untuk dilakukan adalah pembuatan regulasi baik pergub (peraturan gubernur) atau perbup (peraturan bupati) yang menjamin perlindungan dan wajibnya penggunaan lahan terbengkalai untuk pertanian.

Negara sebagai penguasa penuh atas pengelolaan bangsa ini harus memberikan jaminan terutama kepada petani sebagai penggarap lahan. Selain itu, dengan kepastian hukum juga akan memberikan kepastian bagi investor.

“Jangan sampai ketika para petani menggarapnya justru lahan itu bermasalah. Keberadaan BPN [Badan Pertanahan Nasional] sebagai bank data pertanahan belum bermanfaat secara maksimal,” ujarnya.

Selain itu, BPN belum menjadi institusi yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Banyak sertifikat yang dikeluarkan justru melahirkan permasalahan baru ditengah-tengah masyarakat.

Menurut Entang, BPN harus transparan terhadap masyarakat. Pemerintah daerah harus diberi gambaran mengenai data lahan tidur yang ada di wilayahnya masing-masing. Jangan sampai lahan tidur itu dimiliki oleh orang yang tidak semestinya.

“Data pertanahan yang ada masih carut-marut. Reformasi agraria dan prona lebih bersifat politis dan belum banyak menyelesaikan masalah,” paparnya.(k6/yri)

Tag Terkait

Berikan Komentar

DISCLAIMER : Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BisnisJabar. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Catatan : Email anda tidak akan ditampilkan. Hanya Nama dan Komentar yang akan ditampilkan.

*

Baca Deh!

X