Jabar Protes Keras Inpres UMP 2014

undang2Bisnis-jabar.com, BANDUNG–Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersuara keras atas rencana keluarnya Instruksi Presiden terkait penentuan upah minimum provinsi (UMP) 2014.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Hening Widiatmoko mengatakan keluarnya inpres untuk menyikapi situasi moneter yang tengah bergejolak bisa dianggap jalan keluar yang tepat.

“Tapi menjadi salah karena [Inpres] tersebut jadi menabrak aturan soal penentuan upah,” katanya di Bandung, Senin (2/9/2013).

Menurutnya penetapan UMP untuk sektor padat modal 10% plus inflasi dan padat karya 5% plus inflasi secara aturan tidak diperbolehkan.

Padahal untuk menetapkan, Dewan Pengupahan harus melakukan survei 60 komponen hidup layak (KHL) terlebih dahulu.

“Kalau mau berdasarkan inpres itu,aturan yang ada harus diubah semua, dari Keppres sampai Peraturan Menaker,” katanya.

Posisi Dewan Pengupahan pun jika Inpres ini diterapkan menurut Hening harus direvitalisasi terlebih dahulu.

Masalahnya apakah perubahan tersebut memungkinkan karena waktu penetapan upah adalah 40 hari sebelum ditetapkan pada 21 November.

“Sedangkan kami sudah punya jadwal, apakah mungkin revitalisasi dan sosialisasi kebijakan baru waktunya cukup?” katanya.

Revitalisasi dewan pengupahan di seluruh tingkatan juga dikhawatirkan akan mengacaukan proses penetapan upah yang sudah berlangsung baik.

“Kalau ini tidak dicermati bisa jadi bom waktu. Bukan hanya buat buruh tapi bagi seluruh unsur dewan pengupahan yang terdiri dari pemerintah,pengusaha dan buruh,” paparnya.(k57/k29)

Tag Terkait

2 Komentar untuk Jabar Protes Keras Inpres UMP 2014

  1. Bersikap bijak menghadapi masalah…… buruh sabar…..

  2. sudah tidak heran sama pemerintah indonesia,,, pemerintah yg anti rakyat+menindas rakyat secara pelan2, semua pada rame2 korupsi, cuma ngomong gembar-gembor brantas korupsi padahal isi perut dan seluruh tubuhnya penuh dengan virus korupsi,,, bikin mogok total aj selamanya, biar saja investor2 pada pergi dari negara ini,, ada investor jga rakyat tidak menikmati hasilnya,, rakyat dibayar kecil sementara investor membayar mahal untuk negara,,, “NEGERIKU NEGERI KORUPSI”

Berikan Komentar

DISCLAIMER : Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BisnisJabar. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Catatan : Email anda tidak akan ditampilkan. Hanya Nama dan Komentar yang akan ditampilkan.

*

Baca Deh!

X