KASUS SUAP: Hartati Murdaya Akhirnya Masuk Pusaran Kasus Suap di Buol (2)

Hartati Murdaya (antara)

MAKASSAR: Perkembangan kasus suap yang melibatkan Bupati Buol Amran Batalipu yang ditangkap tangan oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pekan lalu, kini menyeret nama Hartati Murdaya, pemilik perkebunan sawit PT Hardaya Inti Plantation (HIP)

Nama Bupati Buol Amran Batalipu termasuk yang terkena cekal Ditjen Imigrasi.

KPK memang tidak otomatis langsung menangkap Amran Batalipu sekarang karena Amran Batalipu, Bupati Buol yang lagi cuti saat ini mencalonkan lagi dalam pemilihan bupati untuk periode 2012-2017 yang akan berlangsung bulan ini

“Kalau saat ini Amran Batalipu masih menyatakan maju sebagai kandidat calon Bupati Buol untuk periode ke dua. Jadi karena masih ikut proses pilkada, sehingga itu KPK belum akan memeriksanya dalam kasus suap,” kata sebuah sumber di Palu, Kamis (28/6).

Menurut sumber itu KPK tidak ingin kasus suap yang melibatkan manajemen PT Citra Cakra Murdaya (CCM), berdampak politik dan justru menguntungkan calon lain jika segera ditindaklanjuti.

Ketua KPK Abraham Samad ketika berkunjung ke Makassar beberapa waktu lalu memang mengatakan bahwa KPK tidak akan masuk melakukan tindakan terhadap pejabat yang sedang melaksanakan Pilkada, untuk menjaga netralitas dalam proses politik.

Penjelasan Abraham ini bisa diartikan bahwa KPK baru akan melakukan penindakan terhadap pejabat publik yang terindikasi korupsi atau suap setelah proses pilkada berakhir. Apalagi jika kasus tersebut sudah memiliki bukti-bukti kuat.

Abraham mengatakan kasus-kasus yang berindikasi korupsi di daerah akan menjadi perhatian KPK sehingga itu dalam kerja sama dengan pihak Kejaksaan Agung, KPK juga diberikan kesempatan untuk melakukan supervise terhadap kasus korupsi yang ditangani kejaksaan.

Amran Batalipu adalah calon bupati incumbent, yang berpasangan dengan Machmud Baculu . Saat kasus ini berkembang, Amran masih aktif menjalankan kampanye politik di Buol untuk menuju kembali ke kursi nomer 1 di kabupaten tersebut.

Kasus penangkapan eksekutif PT CCM, Yani Anshori akan menimbulkan tanda tanya besar jika tersangka ditangkap dalam kasus suap hanya pihak yang member suap. Seharusnya pihak yang juga terlibat sebagai orang yang disuap harus diperiksa sekarang dan tidak menunggu waktu lama,” kata Ridwan Tahir, pengamat Hukum dari Universitas Tadulako Palu.

Menurut dia kasus suap dalam kasus korupsi tidak bersediri sendiri. Bahkan antara pihak yang disuap  dan penyuap sama kedudukannya di mata hukum. “Saya heran kalau KPK melakukan penangkapan langsung di TKP, tetapi ada pihak yang lolos,” ujarnya.

KPK, lanjut dia, memiliki standard oprasional prosedur (SOP) dalam proses penangkapan seseorang yang terlibat kasus suap. Petugas KPK sudah bekerja berhari-hari untuk mengendus kasus soal tersebut  sehingga tidak mungkin ada yang lolos.

Ridwan mengatakan dalam kasus ini KPK tidak mungkin melakukan penghentian perkara dalam penyidikan sebab mereka sudah memiliki bukti-bukti yang kuat. “Karena itu kasus ini harus dibuat lebih transparan agar ada kepastian siapa yang sesungguhnya pihak yang disuap,” kilahnya.

KPK mengendus perkara penyuapan dan melakukan penangkapan tangan jika ada pejabat publik yang terlibat di dalamnya. Karena itu informasi yang berkembang di luar bahwa sesungguhnya pihak yang terlibat dalam kasus penyuapan adalah Bupati Buol Amran Batalipu.
Amran Batalipu kepada wartawan mengakui bahwa lokasi Hak Guna Usaha (HGU) PT HIP sudah melebihi izin yang ditetapkan berdasarkan sertifikat resmi yang diterbitkan Pertanahan Nasional Pusat sejak 10 tahun silam.

Namun  Amran juga dengan tegas membantah kalau dirinya telah menerima sejumlah uang sogokan yang diberikan manager PT HIP Yani Ansori, sebagai pelicin guna menerbitkan izin HGU untuk perusahaan PT SIP di lokasi yang sudah ditanami kelapa sawit sejak beroperasi tahun 1994 lalu. (k27/faa)

Tag Terkait

Berikan Komentar

DISCLAIMER : Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BisnisJabar. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Catatan : Email anda tidak akan ditampilkan. Hanya Nama dan Komentar yang akan ditampilkan.

*

Baca Deh!

X