Kemenakertrans kekurangan 2.560 petugas pengantar kerja

JAKARTA: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi kekurangan 2.560 petugas pengantar kerja yang dapat membimbing calon tenaga kerja Indonesia sehingga dapat mencegah keberangkatan TKI ilegal.

“Para pengantar kerja memberikan penyuluhan dan membimbing para calon TKI agar memahami dan mengerti hak dan kewajibannya selama bekerja di luar negeri. Bahkan dapat menghindarkan para calon TKI dari upaya-upaya penipuan calo yang tidak bertanggung jawab,” kata Menakertrans Muhaimin Iskandar dalam keterangan pers di Jakarta, Senin.

Menurut data Kemnakertrans, pada akhir 2010 hanya terdapat 440 petugas pengantar kerja yang tersebar di 33 provinsi di seluruh Indonesia padahal jumlah ideal yang dibutuhkan sekitar 3.000 orang.

Salah satu penyebab minimnya jumlah petugas pengantar kerja, kata Menakertrans, adalah kebijakan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah yang tidak lagi memberi perhatian pada keberadaan petugas pengantar kerja tersebut.

Sebelum otonomi daerah diberlakukan, pengantar kerja berjumlah 2.520 orang dan dinilai cukup efektif untuk menjalankan fungsi-fungsinya untuk mengurangi pengangguran di daerah meskipun belum ideal.

“Untuk membangkitkan kembali peran dan fungsi petugas pengantar kerja, Kemnakertrans akan bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) untuk memperbanyak jumlah pengantar kerja serta meningkatkan kualitas dan kemampuannya,” kata Muhaimin.

Tugas petugas pengantar kerja meliputi koordinasi antarinstansi/lembaga baik pemerintah maupun swasta dalam hubungan kerja sama antarkerja, fasilitator pencari kerja dan dan perusahaan yang membutuhkan pekerja, membuat perencanaan tenaga kerja di daerah serta membimbing angkatan kerja agar mendapat pekerjaan yang sesuai baik di dalam maupun luar negeri.

Menakertrans mengatakan, pihaknya akan memberdayakan petugas pengantar kerja itu untuk meningkatkan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI dimana mereka akan membantu menangani permasalahan TKI sejak dari pra, masa dan purna penempatan.

“Pengantar kerja akan dilibatkan dalam melakukan pendaftaran, penyuluhan, seleksi bagi pencari kerja yang berminat bekerja di Luar Negeri, melakukan orientasi atau pembekalan pra pemberangkatan bagi calon TKI yang telah siap berangkat ke negara tujuan serta meneliti dan membina kelengkapan dokumen calon TKI dan Perusahaan yang melakukan penempatan calon TKI,” papar Muhaimin.

Selain itu, tambah Muhaimin, tugas lainnya adalah membina dan Memonitor kegiatan Perusahaan Penempatan TKI ke Luar Negeri dan melayani memberikan informasi tentang program antar kerja antar negara (AKAN) ke masyarakat luas.

“Bila pengantar kerja telah kembali bekerja dengan optimal, maka diharapkan para pencari kerja akan lebih mudah mendapat pekerjaan dan perusahaan pun akan lebih mudah mendapat pekerja yang sesuai keterampilan dan keahliannya sehingga angka pengangguran akan menurun,” Muhaimin.

Tag Terkait

Berikan Komentar

DISCLAIMER : Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BisnisJabar. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Catatan : Email anda tidak akan ditampilkan. Hanya Nama dan Komentar yang akan ditampilkan.

*

Baca Deh!

X