Kemenhut Tunda Izin Pemanfaatan Hasil Kayu

(jibiphoto)

JAKARTA (bisnis-jabar.com)-Sepanjang tahun ini, Kementerian Kehutanan telah menunda sejumlah permohonan izin usaha baik pemanfaatan hasil kayu maupun pinjam pakai kawasan hutan. Kebijakan itu mempertegas peta indikatif penundaan pemberian izin baru (PIPPIB).

Data Ditjen Bina Usaha Kehutanan Kemenhut mencatat izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) hutan alam yang ditolak tahun ini mencapai 333.927 hektare untuk konsesi lahan di Papua dan Kalimantan Timur.

Kemenhut menolak permohonan PT Discovery Permata Buana seluas 52.235 hektare serta PT Bintang Sumber Alam Semesta seluas 102.200 hektare. Bulan lalu, permohonan IUPHHK-HA PT Sinar Global Makmur juga ditolak untuk lahan konsesi seluas 179.492 hektare.

PIPPIB juga menyasar sejumlah permohonan izin pinjam pakai untuk eksplorasi logam emas di Gorontalo dan pembangunan jalan poros Sulawena-Dewuna di Poso Sulawesi Tengah. Hingga kini, terdapat 63 unit permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan yang terindikasi berada di dalam PIPPIB termasuk 6 unit izin diterbitkan dan 55 unit dalam proses telaah dengan mengeluarkan areal yang terindikasi masuk dalam PIPPIB.

Direktur Bina Usaha Hutan Alam Awrya Ibrahim mengungkapkan penundaan permohonan itu merupakan realisasi dari kebijakan moratorium yang digagas sejak tahun lalu. Namun, Dia menjamin penangguhan penerbitan izin pemanfaatan hutan tidak sampai menghambat investasi pada sektor usaha kehutanan seperti pembangunan hutan tanaman industri (HTI) dan perkebunan.

“Penundaan ni penting untuk menekan laju deforestasi di hutan alam. Hingga kini, tingkat kerusakan hutan alam hanya sebesar 450.000 hektar per tahun,” jelasnya kepada Bisnis usai pelantikan Eselon I jumat kemarin, (10/8).

Menurut Awrya, kerusakan hutan alam sulit terbendung dan sempat mencapai level deforestasi hingga  2,8 juta hektar per tahun. Total luas hutan alam yang mengalami deforestasi telah mencapai 57 juta hektar, atau hampir 50% dari luas total hutan tropis di Indonesia.

Laju deforestasi kawasan hutan yang tak terkendali akan menekan produksi bahan baku kayu dari hutan alam. Jika perizinan tak dikelola dengan baik, hutan alam diproyeksi hanya mampu menyuplai 14 juta meter kubik atau 3,8% dari total kebutuhan bahan baku industri kehutanan pada 2025 mendatang.

Yuyun Indradi, Greenpeace Southeast Asia Forest Campaigner mengungkapkan banyak terjadi kebocoran penundaan izin baru selama satu tahun terakhir. Dia mencatat revisi peta indikatif penundaan ijin baru justru menunjukkan keberpihakan pada usaha perusakan hutan sehingga terjadi pengurangan luasan tegakan hutan alam.

Menurut Yuyun, Wilayah hutan dan lahan gambut yang tercakup peta moratorium semakin kecil. Sekitar 3,77 juta hektar kawasan moratorium hilang pada periode Juni–November tahun lalu. Kawasan moratorium semakin berkurang 92.245 hektar per Mei tahun ini.

Dia khawatir hilangnya lahan gambut akan terus bertambah hingga 4,9 juta hektar hingga berakhirnya kesepakatan moratorium izin pemanfaatan hutan primer dan lahan gambut pada Mei tahun depan.

“Pelanggaran-pelanggaran lain masih terjadi seperti penggunaan api untuk pembukaan lahan” katanya. (25/JIBI/FSI)

Tag Terkait

Berikan Komentar

DISCLAIMER : Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BisnisJabar. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Catatan : Email anda tidak akan ditampilkan. Hanya Nama dan Komentar yang akan ditampilkan.

*

Baca Deh!

X