KEMENTERIAN PU Persilakan KPK Awasi Perbaikan Jalur Pantura

(ilustrasi/bisnis-jabar)

(ilustrasi/bisnis-jabar)

JAKARTA–Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi proyek perbaikan dan peningkatan jalan di sepanjang kurang lebih 1.000 kilometer di Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

“Silakan saja. Kami justru senang jika ada pengawasan dari pihak lain seperti KPK atau masyarakat lainnya,” katanya usai menghadiri Gema Indonesia Peduli Sanitasi 2013 di Jakarta, Rabu (26/6).

Penegasan tersebut terkait dengan pernyataan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas sebelumnya bahwa pihaknya akan melanjutkan pengawasan terhadap proyek Pantura yang setiap tahun mengalami kerusakan sehingga terkesan ke publik, sepanjang jalan Pantura tidak pernah selesai.

“Itu akan kami lanjutkan karena itu penting sekali,” kata Busyro.

Menurutnya, dua tahun lalu KPK juga sempat terjun menengok pengawasan proyek jalan di kawasan itu dan memang cukup mengherankan setiap tahun selalu ada tambal sulam jalan.

“Ini program KPK yang belum bisa dilanjutkan, karena anggaran dan SDM-nya yang kurang. Dulu kita ada program pemantauan jalan oleh deputi, di beberapa daerah ditemukan ketidakcocokan terkait anggaran, dan sudah kami laporkan ke Komisi III waktu RDP di 2011,” katanya.

Sebelumnya, Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menyebut ada yang terasa janggal dari perbaikan jalan itu, mengapa selalu dilakukan setiap tahun dengan menghabiskan anggaran cukup besar.

“Untuk mengetahui apakah proyek yang dikerjakan oleh para kontraktor tersebut terjadi penyelewengan atau tidak, pihaknya yang berwajib, entah itu kepolisian ataupun KPK cukup melakukan pengecekan terhadap dokumen kontrak dengan realisasi di lapangan apakah sesuai atau tidak,” tuturnya. (Antara/k29/yri)

Tag Terkait

Berikan Komentar

DISCLAIMER : Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BisnisJabar. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Catatan : Email anda tidak akan ditampilkan. Hanya Nama dan Komentar yang akan ditampilkan.

*

Baca Deh!

X