KPU Gelar Rakor Penetapan Dapil Pileg 2014

BANDUNG (bisnis-jabar.com)–Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat (KPU Jabar) menyelenggarakan “Rapat Koordinasi Penetapan Daerah Pemilihan (Dapil) untuk Pemilu Legislatif tahun 2014” dengan para utusan dari KPU kabupaten/kota se-Jawa Barat, kemarin sore.

Ketua KPU Jabar,  Yayat Hidayat kepada puluhan anggota dan pejabat struktural KPU dari 26 kabupaten/kota menegaskan penetapan dapil sangat menentukan masa depan partai politik dan secara signifikan akan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara, sehingga setiap parpol peserta Pilleg 2014 dapat menghitung berapa jatah kursi di DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota.
Untuk mempertajam pemahaman mengenai penetapan dapil, ia mengambil contoh sebagai simulasi Kab. Garut yang memiliki jumlah penduduk tertentu dibagi quota untuk 1 kursi di DPRD provinsi, dengan sistem penghitungan yang sama berdasarkan PKPU (Peraturan KPU).

“Namun yang patut diingat oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota, dapil merupakan basis binaan parpol untuk meraih suara dari pemilih sebanyak-banyaknya, disamping sebagai batas yang jelas dan peta potensi Pemilu,” katanya.

Lebih lanjut ia menerangkan lingkup dapil yang meliputi wilayah administrasi pemerintahan (nasional, provinsi, kabupaten/kota), dan kombinasi faktor wilayah dengan jumlah penduduk. Hal itu sesuai dengan semangat reformasi, bahwa penentuan dan penetapan dapil dalam Pemilu menganut pada peta kependudukan.

Menurutnya, dapil ditetapkan mengacu pada Undang-Undang No.8/2012 Pasal 23 ayat 2 huruf (g) tentang kursi DPRD provinsi, Pasal 8 UU Nomor 8/2012 tentang quota jumlah kuris DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota berdasarkan jumlah penduduk, Pasal 27 UU Nomor 8/2012, dapil kabupaten/kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan, dan jumlah kursi 3 s/d. 12 perdapil.

Jadwal dan tahapan penyusunan dapil meliputi penetapan jumlah kursi DPRD provinsi/ kabupaten/kota berdasarkan data penduduk (DAK2) oleh KPU RI pada 10 Desember 2012 s/d. 15 Januari 2013, penetapan dapil DPRD provinsi/kabupaten/kota pada 7 s/d. 21 Pebruari 2013, rapat koordinasi dengan parpol peserta Pemilu dan konsultasi public pada 22 s/d. 28 Pebruari 2013, penyerahan hasil penataan dapil DPRDprovinsi/kabupaten/kota kepada KPU pada 1 s/d. 2 Maret 2013, dan penataan dapil DPRD provinsi/kabupaten/kota oleh KPUpada 1 s/d. 9 Maret 2013.

Prosedur dan penataan dapil berlandaskan pada inventarisasi permasalahan yang ada terkait dengan penataan dapil dan alokasi kursi dengan membuat DIM.”Jika dipandang perlu merubah maka disertai dengan kajian yang melatarbelakangi perubahan tersebut, KPU provinbsi melakukan koordinasi penyiapan usulan dapil,” katanya.

Sedangkan prinsip-prinsip penentuan dapil mengacu pada prinsip berkesinambungan, yakni pembentukan dapil memperhatikan dapil yang sudah ada sebelumnya. Prinsip kesetaraan suara, yakni menyetarakan jumlah kursi dengan batasan minimal dan maksimal tiap dapil antar dapil.

Prinsip integitas wilayah, yakni pembentukan dapil memperhatikan kondisi geografis. Prinsip kohesivitas, yakni pembentukan dapil memperhatikan kondisi sosio-kultural penduduk.

“Mekanisme penataan dapil, ditempuh dengan cara menetapkan quota atau harga untuk setiap kursi DPRD di wlayah kerja masing-masing, dengan rumus jumlah penduduk dibagi kursi DPRD. Alokasi kursi di setiap kecamatan digunakan untuk menyusun dapil,” papar Yayat seraya mencontohkan kursi di DPRD Kota Cimahi, diambil dari hasil pembagian jumlah penduduk sebanyak 612.168 dengan 45 kursi, sehingga untuk 1 kursi diperlukan 13.604 suara.

Tag Terkait

Berikan Komentar

DISCLAIMER : Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BisnisJabar. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Catatan : Email anda tidak akan ditampilkan. Hanya Nama dan Komentar yang akan ditampilkan.

*

Baca Deh!

X