Pedagang kaki lima Gasibu pertanyakan nasibnya ke DPRD

Oleh: Vinda Karuna Mudita

BANDUNG: Puluhan pedagang pasar Gasibu Bandung menuntut kejelasan dan kepastian nasib mereka berdagang di pasar Gasibu, hari minggu mendatang.

Perwakilan pedagang Pasar Gasibu, H.Ali Rido mengatakan hari ini ada pertemuan antara pedagang dengan Dewan Komisi A, DPRD Tk II. Pertemuan ini bertujuan menyampaikan aspirasi pedagang mengenai penertiban pedagang kaki lima (PKL) di gasibu.

“Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan kami Senin lalu. Kami ingin kepastian yang jelas mengenai titik-titik yang boleh digunakan untuk  berdagang di Pasar Gasibu,” ungkapnya.

Pada pertemuan siang ini, pedagang juga mengeluhkan sikap aparat. Terutama Satpol PP dan Dinas Perhubungan yang bertindak tidak manusiawi saat melakukan penertiban Minggu kemarin.

Menanggapi keluhan pedadang ini, Ketua Komisi A DPRD Tk II Bandung, Haru Suhandaru mengakatakan, Komisi A belum bisa memberikan keputusan karena hal tersebut merupakan wewenang eksekutif.

“Kami akan membahas ini dengan beberapa jajaran terkait. Yang jelas pedagang silahkan berdagang kecuali beberapa jalan yang dilarang dan tidak menggangu kelancaran lalu lintas” ujarnya.

Komisi A meminta waktu untuk memberikan keputusan dan kepastian yang jelas mengenai PKL.

Masalah kompleks

Haru Suhandaru mengatakan sebenarnya Komisi A telah lama memikirkan mengenai masalah PKL ini. Komisi A juga berharap Pemerintah Kota menangani permasalah PKL ini secara menyeluruh.

“Komisi A memberikan kesempatan kepada para eksekutif untuk bekerja dengan caranya. Pemerintah kota, untuk masalah ini lebih memprioritaskan kelancaran lalu lintas,”ujar Haru.

Haru menambahkan, permasalahan PKL merupakan  permasalahan yang komples, tidak bisa diselesaikan dengan satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

“Selama ini, PKL ditangangi oleh Satpol PP, dianggap melanggar K3 saja tidak menyelesaikan permasalahan,” ujarnya.

Menurut Haru, konsep penertiban dan penataan PKL yang dilakukan pemerintah seharusnya segera diiringi dengan konsep pembinaan dan pemberdayaan. Penataan yang dilakuakan tim di lapangan harus terintegrasi dengan Dewan Pertimbangan Ekonomi.

“Ini akan memicu kerawanan sosial, jika tidak terjalin koneksi antara penataan dan pemberdayaan,” tuturnya. (hh)

Tag Terkait

Berikan Komentar

DISCLAIMER : Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BisnisJabar. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Catatan : Email anda tidak akan ditampilkan. Hanya Nama dan Komentar yang akan ditampilkan.

*

Baca Deh!

X