Pembahasan Raperda dana pemilukada Jabar agar dimundurkan

BANDUNG (bisnis-jabar.com): Komisi A DPRD Jabar meminta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat dimundurkan sambil menunggu selesainya pembahasan revisi UU Pemilihan Kepala Daerah.
Anggota Komisi A DPRD Jabar Deden Darmansyah memperkirakan revisi UU tersebut siap digodok oleh DPR pada akhir Juni ini.
“Kementerian Dalam Negeri akan menyerahkan rancangannya kepada DPR pada akhir Juni ini. Pembahasan di DPR akan selesai pada akhir tahun ini,” katanya kemarin.
Deden menilai penting pemunduran pembahasan perda tersebut karena berkaitan dengan pengucuran dana APBD untuk kebutuhan pemilukada. Dalam rancangan perda itu disebutkan kebutuhan dana pemilukada mencapai Rp1,4 triliun yang dialokasikan secara bertahap setiap tahunnya.
“Kalau sudah menjadi perda, tentunya APBD harus mengalokasikan anggaran ini. Akan tetapi, bagaimana ketika UU itu ditetapkan dan gubernur kembali dipilih DPRD. Ini berarti besaran dana yang akan dikeluarkan tidak akan terlampau banyak,” katanya.
Sementara itu, dalam pertemuan antara DPRD Jabar dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar, Deden juga  mempertanyakan alokasi dana sebesar Rp1,4 triliun.
Jumlah tersebut jauh berbeda dibandingkan dengan realisasi pemilukada 2008 dengan satu putaran Rp328 miliar.
Ketua KPU Jabar Ferry Kurnia Rizkiansyah mengatakan pengajuan kebutuhan anggaran itu berdasarkan atas kebutuhan pemilihan hingga dua putaran dan peningkatan jumlah pemilih hingga 33 juta orang.
Pada pemilu 2008 lalu, kata dia, berlangsung selama satu putaran menyetor anggaran Rp328 miliar dengan jumlah pemilih 28,9 juta orang.
Dengan proyeksi peningkatan jumlah pemilih pada 2013 nanti, kata dia, akan mendorong pula peningkatan jumlah tempat pemungutan suara hingga 68.000 lokasi yang berisi tujuh orang petugas.
Di sisi lain, ada petugas di tingkat kecamatan (PPK) hingga 630 orang petugas dan tingkat kelurahan (PPS) sebanyak 5.900 orang dengan honorarium yang disesuaikan peraturan menteri.
Selain itu, pengajuan dana yang cukup besar itu juga untuk mengantisipasi banyaknya calon kepala daerah.
Oleh karena itu, kata dia, KPU Jabar mengajukan anggaran pemilu satu putaran sekitar Rp649 miliar, dengan asumsi 33 juta pemilih dengan kebutuhan dana sebesar Rp19.000/pemilih.
Hal ini, kata dia, sama dengan indeks rata-rata di beberapa pemilukada di kab/kota di Jabar yang telah selesai di gelar.
Ferry mengemukakan rincian kebutuhan anggaran pemilu 2013 untuk satu putaran diperkirakan menghabiskan Rp980,4 miliar. Rinciannya, untuk KPU Rp649 miliar, Panwaslu Rp150 miliar, desk Pilkada Rp52,9 miliar,  keamanan instansi vertikal Rp51,9 miliar.
Untuk antisipasi dua putaran, akan ada penambahan dana pada pos KPU Rp327,9 miliar, Panwaslu Rp75 miliar, desk pilkada Rp42,4 miliar, keamanan instansi vertikal Rp26 miliar dengan keseluruhan sekitar Rp1,4 triliun. (Ajijah)

Tag Terkait

Berikan Komentar

DISCLAIMER : Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BisnisJabar. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Catatan : Email anda tidak akan ditampilkan. Hanya Nama dan Komentar yang akan ditampilkan.

*

Baca Deh!

X