Pemohon izin siaran membludak

BANDUNG (bisnisjabar.com): Jumlah pemohon izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) di Jawa Barat dalam enam tahun terakhir, atau sejak 2004 hingga September 2010, yang masuk ke Komisi Penyiaran Daerah Indonesia (KPID) Jabar tercatat 1.017 pemohon. Sekitar 80% dari pemohon meng­ajukan izin untuk siaran radio dan sisanya untuk usaha pertelevisian. Ketua KPID Jabar Atie Rachmiatie mengemukakan dari jumlah permohonan sebanyak itu, baru 163 pemohon yang sudah me­ngantongi izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) terdiri dari 150 izin radio, 8 TV swasta, 3 TV berlangganan, dan 2 TV komunitas. “IPP sudah diberikan pada tahun ini, yang lainnya sedang dalam proses,” katanya kemarin. Untuk mendapatkan IPP, lembaga penyiaran di Jabar harus menjalani serangkaian tahapan di KPID Jabar untuk mendapatkan rekomendasi kelayakan (RK). Setelah itu, KPID Jabar meneruskan RK kepada KPI pusat untuk diteruskan ke Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) yang berwenang memberikan IPP. Sampai September 2010, sebanyak 572 lembaga penyiaran di Jabar sudah mengantongi RK, sedangkan 282 pemohon lainnya sedang menunggu proses. Anggota KPID Jabar Nursawal mengatakan rekomendasi izin siar­an radio dan TV sulit diberikan pada wilayah dengan frekuen­si padat seperti Bandung. Untuk itu, KPID Jabar akan mengarahkan pemohon izin untuk beroperasi di kawasan yang relatif masih renggang bahkan kosong. “Kami tidak membatasi pemohon izin, silakan saja untuk memohon izin. Tetapi, kami akan mengarahkan perizinan siaran di wilayah yang masih kosong seperti Jabar selatan,” katanya. Dia mencontohkan frekuensi radio FM di Bandung yang mencapai 54 stasiun atau sudah melampaui batas kewajaran. Akibatnya, jarak frekuensi antarradio di Bandung hanya 4 KC (kilo cycle). Padahal di negara-negara maju jaraknya lebih renggang atau 8 KC. Terlalu padat Menurut dia, terlalu padatnya pita frekuensi tersebut menyebabkan bisnis radio menjadi tidak sehat, karena pengelola stasiun itu harus bersaing keras untuk berebut kue iklan. ”Pada posisi ini, pemasang iklan sangat diuntungkan karena memiliki posisi tawar yang tinggi ketika hendak menggunakan jasa lembaga penyiaran,” tuturnya. Purwana Yudhaswara, praktisi radio yang juga anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI) Bandung, mengatakan proses izin penyi­aran sebaiknya dikelola melalui satu pintu. Saat ini, kata dia, untuk meng­urus izin harus melewati beberapa tahapan seperti untuk mendapatkan RK melalui KPI dan KPID, sedangkan ketika mengurus frekuen­si berhubungan de­ngan Ditjen Postel Kemenkominfo. “Belum lagi harus ada rekomendasi dari pemkot/pemkab untuk mengurus izin radio. Alangkah lebih baiknya kalau semua peng­urusan ini dilakukan dalam satu pintu,” ujarnya. Purwa mengatakan permasalah­an yang mengemuka saat ini di antaranya ada radio baru yang beroperasi secara ilegal, tetapi tidak mendapatkan sanksi tegas. Untuk itu, pihak regulator harus berani mengambil tindak tegas “Pasar radio di Bandung sudah jenuh. Bayangkan ada 54 radio yang melayani 2 juta penduduk. Belum lagi ada radio ilegal yang membuat persaingan menjadi tidak sehat,” paparnya. Produser Eksekutif IMTV Ilmi Hatta mengaku terkejut dengan banyaknya pemohon izin siaran televisi di Jawa Barat yang mencapai sekitar 200 pemohon. Dia memperkirakan pemohon belum mengetahui peta persaingan dalam memperoleh iklan yang sangat ketat, baik antartelevisi daerah maupun antara televisi daerah dan nasional. “Masyarakat mungkin memandang industri televisi menjanjikan. Padahal di balik itu, persaingan untuk mendapat iklan sudah ketat,” katanya. Dia mengemukakan bisnis televisi di daerah memang masih memiliki sumber pendapatan lainnya, misalnya menjual slot bagi perusahaan yang ingin memromosikan produknya. Namun, tarif slot tersebut sangat murah, bahkan mungkin di bawah biaya operasional, karena jumlah stasiun televisi terlalu banyak. Dia mengatakan jumlah televisi di Jawa Barat idelnya lima stasiun agar iklim usaha terjaga. (Roberto Purba/Sirojul Muttaqien)

Tag Terkait

Berikan Komentar

DISCLAIMER : Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BisnisJabar. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Catatan : Email anda tidak akan ditampilkan. Hanya Nama dan Komentar yang akan ditampilkan.

*

Baca Deh!

X