PRODUKSI PADI: Varietas padi Sidenok panen perdana di Subang

reuters

BANDUNG (bisnis-jabar.com): Panen raya perdana benih padi unggulan hasil Litbang BATAN Varietas Infari Sidenuk dengan nama populer Sidenok digelar di Desa Tambakjati Kec. Patokbeusi, Kabupaten Subang, hari ini.

Hadir dalam panen raya tersebut Wakil Gubernur Jawa Barat Dede Yusuf didampingi Plt. Bupati Subang Ojang Sohandi, Ketua DPRD Provinsi Jabar Irfan Suryanegara dan anggota DPR RI Linda Megawati. Mereka melakukan pemotongan padi disaksikan ratusan masyarakat petani Subang.

Menurut Wagub, dengan padi varietas infari sidenok, pihaknya optimis bisa meningkatkan hasil panen padi. Apabila menggunakan bibit biasa hasil panennya antara 5 – 6 ton per hektare. Bila menggunakan bibit infari sidenok bisa mencapai 8 ton–9 ton per hektare.

“Petani Subang sudah siap menghasilkan 9 ton per bulan bahkan dalam satu tahun petani mampu menghasilkan sekitar  15 ton,” katanya.

Varietas unggul itu asalnya Sidenok setelah melalui rekayasa genetika menjadi Infari Sidenok. “Subang merupakan lumbung beras produksinya mencapai 1,3 juta ton per tahun. Kami optimistis target produksi nasional untuk Jabar 11 juta ton bisa terlampaui,” katanya.

Sementara itu, Dede Yusuf mengatakan sudah memberikan bantuan untuk 63 kelompok tani di Subang sejak tahun 2009. Jika petani menginginkan dana tambahan, pemprov Jabar menurut Wagub siap membantu.(k57/yri)

Tag Terkait

One Komentar untuk PRODUKSI PADI: Varietas padi Sidenok panen perdana di Subang

  1. Dibalik kedatangan wagub dalam kegiatan panen raya di Kec.Patokbeusi juga ada kepentingan politik, diharapkan :

    1. Saran untuk Camat : mestinya camat sadar sudah tahun lahan pertanian bisa menjadi ajang peningkatan produksi pertanian tetapi kenapa camat malah merekomendasi lahan pertanian produksi yang ada di Dusun Kalisumber Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi menjadi lahan industri, semestinya camat melek sebelum merekomendasinya, sementara panen raya yang terkesan untuk kepentingan politik dielu-elukan sementara untuk kepentingan memenuhi susplus beras 1,1 juta ton se jawabart malah diabaikan.

    2. mengingatkan kepada Ketua DPC Demokrat Subang yang juga wakil Ketua DPRD Subang, H.Ahmad Rizal AM, mestinya bisa melek juga, adanya konfersi lahan pertanian diwilayah dapilnya sendiri malah terkesan dibiarkan sementara ini panen raya untuk kepentingan pribadi dan kepentingan politiknya malah dielu-elukan, maka dari itu saya harap H.Rizal sebagai wakil rakyat bisa bertindak tegas adanya konversi lahan pertanian menjadi lahan industri.

    3.Pengingat bagi wakil gubernur jabar, mestinya koreksi diri apa yang diucapkan gubernur selama ini soal surplus beras di jabar 1,1juta ton adalah peningkatan produksi dan perluasan lahan pertanian tapi kenapa adanya penghapusan lahan pertanian menjadi lahan industri di Subang malah dibiarkan.

    bahkan DPP.GiVal Subang telah kirim surat kepada Gubernur jabar dengan nomor 016/GIVAL/Srt.Tgr/XI/2011, sifat penting, perihal Hentikan Aktifitas Konfersi Lahan Pertanian, hingga detik ini belum ada tindakan yang nyata dari Gubernur.

    “Saya harapkan Camat Patokbeusi, Wakil Ketua DPRD Subang dan Wakil Gubernur Jabar mesti turun kelokasi konversi agar bisa melihat jelas nyata adanya koneversi lahan pertanian menjadi lahan industri,

    Ini Isi Suratnya :

    NOMOR : 016/GIVAL/Srt.Tgr./XI/2011
    Sifat : Penting
    Lampiran : 3 Lembar
    Perihal : Hentikan Aktifitas Konversi Lahan Pertanian

    Dengan Hormat,

    Kepada pengelola aktifitas cut andfield tanah sawah teknis produktif di Dusun Kalisumber Desa Ciberes Kecamatan Patokbeusi, Subang agar menghentikan aktifitasnya, karena aktifitasnya selain belum mengantongi legalitas perijinan juga aktifitas tersebut termasuk aktiftas konversi lahan pertanian, melanggar :

    01. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Pasal 45 (4) Kota hirarki III yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah kota dengan fungsi sebagai pusat-pusat produksi pertanian dengan skala pelayanan lokal serta menunjang kota dengan hirarki di atasnya salah satunya Kecamatan Patokbeusi.
    02. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
    03. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
    04. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 590/11108/SJ tanggal 24 Oktober 1984 yang menyatakan bahwa penyediaan tanah untuk kegiatan pembangunan sedapat mungkin mencegah terjadinya perubahan tanah pertanian ke nonpertanian, sehingga tidak mengganggu usaha peningkatan produksi pangan yang telah ada selama ini.
    05. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri, di mana antara lain ditegaskan bahwa untuk kawasan industri tidak menggunakan tanah sawah dan tanah pertanian subur lainnya. Dalam pelaksanaannya,larangan ini telah diberlakukan untuk semua penggunaan tanah nonpertanian lainnya seperti untuk perumahan, jasa, dan lain sebagainya.
    06. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang penggunaan tanah kawasan industri yang antara lain berisi bahwa pemberian ijin lokasi dan ijin pembebasan tanah untuk perusahaan kawasan industry
    tidak boleh mengurangi areal tanah pertanian dan harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
    07. Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 55 Tahun 1993 tentang penyediaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
    08. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1993 tentang tata cara memperoleh ijin lokasi dan hak atas tanah bagi perusahaan dalam rangka Penanaman Modal, dengan petunjuk pelaksanaannya untuk Ijin Lokasi dengan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 22 Tahun 1993.
    09. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS kepada Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 5334/MK/9/1994 tanggal 29 September 1994 tentang perubahan penggunaan sawah irigasi teknis untuk penggunaan tanah nonpertanian.
    10. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS selaku Ketua BKTRN kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 5334/MK/9/1994 tanggal 29 September 1994 tentang efisiensi pemanfaatan tanah bagi pembangunan perumahan yang secara umum menggariskan bahwa pembangunan kawasan perumahan tidak dilakukan di tanah sawah beririgasi teknis.
    11. Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Ketua BAPPENAS Nomor 5417/MK/10/1994 tanggal 4 Oktober 1994; dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474/4263/SJ tanggal 27 Desember 1994 yang menyatakan bahwa perubahan penggunaan tanah pertanian ke nonpertanian tidak mengorbankan tanah pertanian subur dan berpengairan teknis.
    12. Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 460-3346 tanggal 31 Oktober 1994 kepada seluruh Kantor Wilayah BPN Propinsi dan Kantor Pertanahan se-Indonesia. Diinstruksikan untuk tetap mempertahankan tanah sawah beririgasi teknis, apabila rencana perubahan penggunaan tanah sawah tersebut telah tertuang dalam RTRW maka diinstruksikan agar membantu pemda setempat untuk merubah peruntukan tersebut.

    Diharapkan pula kepada pihak-pihak terkait agar turut serta menghentikan aktifitas tersebut. Demikian surat teguran ini, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

    Subang, 3 Novemberr 2011

    Ketua Umum DPP. Gival

    PIRDAUS

    Tembusan :

    01.Yth.Menteri Pertanian RI
    02.Yth.Gubernur Jawabarat
    03.Yth.DPRD Provinsi Jawabarat
    04.Yth.Bupati Subang
    05.Yth.Ketua DPRD Subang.
    06.Yth.Kapolres Subang.
    07.Yth.Komandan Kodim 0605 Subang
    08. Yth.Kepala Satpol PP Subang
    09.Yth.Kepala Tarkimsih Subang
    10.Yth.Kepala BPMP Subang
    11.Yth.Camat Patokbeusi
    12.Yth.Kapolsek Patokbeusi
    13.Arsip

Berikan Komentar

DISCLAIMER : Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BisnisJabar. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Catatan : Email anda tidak akan ditampilkan. Hanya Nama dan Komentar yang akan ditampilkan.

*

Baca Deh!

X