UPAH MINIMUM: 6 Provinsi Tetapkan UMP 2013

JAKARTA: Baru enam provinsi yang menetapkan upah minimum setempat untuk 2013 sampai dengan 3 November 2012.

Keenam provinsi itu adalah Papua, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

Provinsi lainnya hingga saat ini masih melakukan pembahasan upah minimum provinsi (UMP) 2013 di Dewan Pengupahan Daerah.
Menakertrans Muhaimin Iskandar meminta para gubernur beserta Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) agar mempercepat pembahasan dan penetapan di daerahnya.

Untuk UMP 2013, tercatat Provinsi Papua menetapkan Rp1,71 juta, Bengkulu sebesar Rp1,2 juta, Bangka Belitung Rp1,265 juta, Sumatra Utara Rp1,305 juta, Kalimantan Selatan Rp1,337 juta, dan Kalimantan Barat Rp1,06 juta.

“Kami minta para kepala daerah agar lebih serius dan memberikan perhatian khusus dalam proses penetapan UMP,” ujarnya dalam keterangan pers, Minggu (4/11/2012).

Pemerintah, lanjutnya, terus mendorong agar proses pembahasan dan penetapan UMP untuk tahun depan dapat dipercepat, sehingga tidak menimbulkan gejolak dari pekerja dan pengusaha.

Muhaimin menyatakan penetapan UMP memang diperlukan kehati-hatian, karena harus mempertimbangkan berbagai kondisi tertentu.

Namun, lanjutnya, dengan mempertimbangkan kepentingan bersama, penetapan UMP harus segera diterapkan agar dapat berlaku efektif dan dipatuhi semua pihak, terutama pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah di setiap daerah.

“Pembahasan penetapan upah minimum tahun depan, diharapkan dapat dipercepat, sehingga tidak menimbulkan masalah dan dapat diterapkan dengan tepat waktu,” tegasnya.

Muhaimin menilai idealnya berdasarkan Kepmenakertrans No.226/Men/2000, maka UMP ditetapkan oleh gubernur selambat-lambatnya 60 hari sebelum masa berlakunya upah minimum provinsi.

Untuk upah minimum kabupaten/kota ditetapkan selambat-lambatnya 40 hari sebelum masa berlakunya upah minimum kabupaten/kota, yaitu pada 1 Januari 2013.

Nantinya, penetapan upah minimum tidak hanya perpatokan pada nilai kebutuhan hidup layak (KHL) seusai dengan Permenakertrans No.13/2012.

Namun, ada variabel lainnya sebagai pedoman, seperti produktivitas makro, pertumbuhan ekonomi, kondisi pasar kerja dan usaha yang paling tidak mampu. (arh/jibi/fsi)

Tag Terkait

Berikan Komentar

DISCLAIMER : Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BisnisJabar. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Catatan : Email anda tidak akan ditampilkan. Hanya Nama dan Komentar yang akan ditampilkan.

*

Baca Deh!

X