WADUK JATIGEDE: Relokasi warga dulu, urusan ‘rumah hantu’ belakangan

BANDUNG (bisnis-jabar.com): Salah satu yang mengganjal pembangunan Jatigede adalah munculnya rumah-rumah hantu. Namun, Pemerintah Jawa Barat akan menyelesaikan relokasi ribuan warga terlebih dahulu.

Menurut Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Jawa Barat Eddy M. Nasution yang tergabung dalam Samsat Jatigede, pihaknya mengusulkan 4.645 rumah warga untuk direlokasi sampai 2013.

“Lokasi relokasi ke daerah sekitar Sumedang, seperti Indramayu, Majalengka dan Subang,” kata Eddy. Pihaknya mengaku lebih fokus mengurus soal relokasi ketimbang persoalan rumah hantu. “Rumah hantu itu jumlahnya lebih banyak,” katanya.

Dari 4.645, tahun ini pihaknya mengusulkan 1.600 rumah akan direlokasi. “Jumlah ini belum tentu disetujui,” katanya. Relokasi ini akan didanai Kementerian Perumahan Rakyat.

“Satu rumah nilainya dihargai Rp50 juta,” katanya. Ia juga mengakui jika di lapangan, masih ada warga yang sudah dibebaskan tanah dan rumahnya, kini kembali menuntut ganti rugi.

Data Pemkab Sumedang mencatat, lokasi proyek pembangunan Waduk Jatigede merupakan bagian wilayah Sungai Cimanuk-Cisanggarung mencakup daerah aliran sungai Kabupaten Garut, Sumedang, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Kuningan serta Brebes Jawa Tengah.

Rencana letak Dam Proyek Pembangunan Waduk Jatigede terletak di Kampung Jatigede Kulon Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang. Adapun lahan yang dibutuhkan seluas 4.891,13 hektare yang meliputi 5 (lima) kecamatan atau 26 (dua puluh enam) desa.(k57/yri)

Tag Terkait

One Komentar untuk WADUK JATIGEDE: Relokasi warga dulu, urusan ‘rumah hantu’ belakangan

  1. Rudi Brta Manggala

    masalah yang berkaitan dengan pembagunan dam jatigede adlah KONFLIK AGRARIA antar rakyat dengan negara.maka penyelesaian konfliknya harus menggunakan UUPA No. 5Thn. 1960. selesaikan konflok agraria dam jatigede, dengan LAND REFORM DAN AKSES REFORM”. SEMUA REGULASI YANG DIGUNAKAN UNTUK GANTI RUGE DARI THN. 1984-2008 dijatigede tidak sesuai dengan UUPA No. 5 Thn. 1960, maka semua yang telah dilakukan negara kepada rakyat dijatigede telah melanggar HAM berat dan harus diusut tuntan.termasuk kasus korupsi dari tahun 1984-2010.

Berikan Komentar

DISCLAIMER : Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BisnisJabar. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Catatan : Email anda tidak akan ditampilkan. Hanya Nama dan Komentar yang akan ditampilkan.

*

Baca Deh!

X