Warga Cimahi terpaksa dirikan bangunan tanpa IMB

CIMAHI: Akibat izin mendirikan bangunan yang diajukannya tidak kunjung selesai, banyak warga mendirikan bangunan di wilayah Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, tanpa dilengkapi IMB.

Hal itu terpaksa dilakukan warga sebagai bentuk kekecewaan dari perizinan yang tidak kunjung selesai. Macetnya penerbitan IMB itu semata-mata karena lamanya rekomendasi Gubernur Jabar, kata Cecep Surachman di Cimahi, Ahad.

Kepala Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Atap (PPTSP) Kota Cimahi itu mengatakan, banyak masyarakat yang mengajukan IMB kepada Pemerintah Kota Cimahi sejak tahun 2009.

“Saya sendiri bisa memaklumi kondisi yang dialami warga karena perlu segera mendirikan bangunan. Mereka terpaksa membangun tanpa IMB. Bisa jadi desakan kebutuhan misalnya mendirikan toko yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup atau alasan mendesak lainnya yang tidak dapat ditunda lagi,” kata Cecep.

Perihal keterlambatan proses pengajuan IMB tersebut, Cecep mengatakan, telah berkoordinasi dengan dinas terkait di Pemprov Jabar. Namun sejauh ini alasan yang diberikan karena banyaknya daftar pemohon IMB sehingga membutuhkan waktu.

Alasan Pemprov sendiri karena banyak pengajuan yang masuk dan pemprov sendiri menangani proses pengajuan IMB dari 4 wilayah, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat.

“Rata-rata IMB yang diajukan untuk mendirikan rumah tinggal, rumah toko, serta kantor. Mengingat KBU memiliki suasana yang mendukung, maka yang paling banyak mengajukan IMB adalah untuk bangunan rumah tinggal,” ujarnya.

Dikatakan Cecep, ada 314 pengajuan IMB di wilayah Cimahi Utara yang masuk Kawasan Bandung Utara (KBU) menunggu rekomendasi Gubernur Jabar. Akibat keterlambaan perizinan tersebut, PPTSP sejak tahun 2009 mengalami penurunan pendapatan hingga 20%.

“Sejak 2009 sebanyak 376 pengajuan IMB di KBU masuk ke PPTSP. Dari jumlah tersebut, tahun ini baru 62 yang izinnya sudah terbit. Keterlambatan penyelesaian perizinan tersebut dikeluhkan banyak masyarakat. Mereka sudah menunggu hampir dua tahun, namun IMB belum keluar,” katanya.

Dengan kondisi tersebut, Pemkot Cimahi tidak bisa berbuat banyak karena berdasarkan Perda Pemprov Jabar No.1/2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara (KBU). Bila Pemkot/Pemkab menerbitkan IMB tanpa rekomendasi gubernur, terkena sanksi pidana dan denda maksimal Rp500 juta.

Pada Perda yang sama diatur, rekomendasi gubernur diberikan selambat-lambatnya 30 hari setelah pengajuan dari pemerintah kota. Apabila dalam satu bulan tidak mengeluarkan rekomendasi, maka gubernur dianggap menyetujui IMB yang diajukan.

Tag Terkait

Berikan Komentar

DISCLAIMER : Komentar yang tampil menjadi tanggungjawab sepenuhnya pengirim, bukan merupakan pendapat atau kebijakan redaksi BisnisJabar. Redaksi berhak menghapuskan dan atau menutup akses bagi pengirim komentar yang dianggap tidak etis, berisi fitnah, atau diskriminasi suku, agama, ras dan antargolongan.

Catatan : Email anda tidak akan ditampilkan. Hanya Nama dan Komentar yang akan ditampilkan.

*

Baca Deh!

X