23 Januari 2014 18:35 WIB
Bisnis-jabar.com, BANDUNG—DPRD Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jabar terus melanjutkan agenda penerbitan obligasi daerah untuk membiayai Bandara Kertajati, Majalengka meski kemungkinan mendapat dana besar dari mitra swasta terbuka. Ketua Komisi C DPRD Jabar Diah Nurwitasari mengatakan obligasi daerah yang direncanakan akan dirilis pada 2015 masih diperlukan Pemprov Jabar untuk membiayai bandara dari sumber yang tidak…
Baca Selengkapnya »
Bisnis-jabar.com, JAKARTA – Pajak penghasilan bunga obligasi tetap diberlakukan 5% dengan alasan menarik jumlah nasabah lebih banyak sehingga tumbuhkan industri reksa dana. Nurhaida, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar modal Otoritas Jasa Keuangan, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No. 100 Tahun 2013 tentang Revisi atas PP No. 16 Tahun 2009 tentang Pajak…
Baca Selengkapnya »
Bisnis-jabar.com, JAKARTA — Otororitas Jasa Keuangan (OJK) akan mengusulkan kepada pemerintah untuk merevisi beberapa poin dalam aturan penerbitan obligasi daerah guna mempercepat penerbitan surat utang baru tersebut. OJK juga bertekad memacu pasar obligasi khususnya pengembangan obligasi daerah yang bekerja sama dengan World Bank dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan untuk memberikan sosialiasi penerbitan…
Baca Selengkapnya »
Bisnis-jabar.com, JAKARTA-Pemerintah akan melelang surat utang negara (SUN) dengan target indikatif sebesar Rp4 triliun pada Selasa (3/12/2013). Selain itu, pada hari yang sama, Bank Indonesia akan merilis jumlah cadangan devisa per November, yang diharapkan menjadi katalis positif lainnya. Menurut tim riset Kresna Graha Sekurindo, harga SUN kembali melemah pada sesi perdagangan pekan lalu. Yield SUN…
Baca Selengkapnya »
Bisnis-jabar.com, NEW YORK - Lembaga pemeringkat kredit Moodys menaikkan peringkat obligasi pemerintah Yunani dua tingkat pada Jumat, mengutip membaiknya keuangan publik dan prospek ekonomi yang lebih baik. Tindakan Moodys mengangkat peringkat Yunani dari “C”, tingkat terendah, menjadi “Caa3″ yang masih dalam status sub-prime. Prospek untuk peringkat tersebut “stabil”. Peringkat yang lebih tinggi diperlukan, menurut Moodys,…
Baca Selengkapnya »
Bisnis-jabar.com, JAKARTA - Pemerintah akan menjual obligasi negara dengan jumlah indikatif Rp4 triliun melalui lelang pada 3 Desember 2013 untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2013. Keterangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan yang diterima di Jakarta, Jumat, menyebutkan obligasi atau surat utang negara (SUN) yang akan dilelang mempunyai nominal per unit sebesar…
Baca Selengkapnya »
Bisnis-jabar.com, JAKARTA—PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menerbitkan obligasi dan sukuk ijarah senilai Rp1,67 triliun akhir tahun ini untuk mendukung ekspansi BUMN kelistrikan itu. Berdasarkan prospektus yang dirilis di Bisnis, penawaran umum berkelanjutan (PUB) tahap II itu terdiri dari obligasi berkelanjutan sebesar Rp1,24 triliun dan sukuk ijarah Rp429 miliar. Adapun obligasi berkelanjutan terdiri dari dua seri.…
Baca Selengkapnya »
Bisnis-jabar.com, JAKARTA-Di tengah situasi ekonomi domestik dan global yang dibalut ketidakpastian, investor asing di pasar modal memilih untuk keluar, sementara di pasar obligasi, modal asing justru masuk. Menurut riset PT CIMB Securities Indonesia yang diperoleh Bisnis, Sabtu (16/11/2013), selama bulan lalu, capital outflow dari pasar saham tercatat mencapai US$170 juta, atau meningkat tajam dibandingkan September…
Baca Selengkapnya »
Bisnis-jabar.com, JAKARTA - Meredanya isu peningkatan pagu utang dan pengurangan stimulus moneter Amerika Serikat mendorong dana asing mengalir deras pada lelang surat utang negara kali ini mencapai Rp20,22 triliun atau 60% dari total penawaran. Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Loto Srinaita Ginting menyampaikan porsi penawaran dari investor asing ini meningkat dibanding…
Baca Selengkapnya »
Bisnis-jabar.com, JAKARTA - Pada pekan lalu, pelaku pasar bereaksi positif terhadap perkembangan negosiasi fiskal dan plafon utang AS. Setelah melalui negosiasi yang cukup lama, Kongres AS akhirnya mencapai kesepakatan untuk membiayai pemerintahan hingga 15 Januari 2014. Keputusan ini mengakhiri penutupan kegiatan pemerintahan AS (shutdown) yang telah berlangsung sejak 1 Oktober 2013. Selain itu, Kongres AS…
Baca Selengkapnya »
Recent Comments