20 Januari 2014 14:16 WIB
Bisnis-jabar.com, BANDUNG-Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat Ari Hendarmin mengatakan untuk perusahaan yang ditolak penangguhannya maka perusahaan wajib membayar buruh atau karyawan sesuai besaran UMK 2014. “Persetujuan penangguhan UMK tersebut telah melalui mekanisme yang cukup ketat sehingga diharapkan tidak muncul gejolak di kemudian hari,” ujarnya, Senin (20/1/2014). Pihaknya mengatakan penolakan penangguhan UMK oleh…
Baca Selengkapnya »
Bisnis-jabar.com, BANDUNG—Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyetujui 166 perusahaan dari total 208 perusahaan yang menangguhkan penerapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2014. Sebanyak 37 perusahaan ditolak dan 5 perusahaan lagi mencabut sendiri pengajuannya ke Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) Jabar. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat Hening Widiatmoko mengatakan jumlah penangguhan UMK pada tahun ini…
Baca Selengkapnya »
Bisnis-jabar.com, BANDUNG-Pengamat ekonomi dari Universitas Padjadjaran Acuviarta Kartabi menilai banyak faktor yang menyebabkan ekspor Jabar akan melambat tahun ini. Faktor internal di antaranya kenaikan upah minimun kota/kabupaten (UMK), tarif tenaga listrik (TTL), serta ketergantungan Jabar pada bahan baku dan barang modal impor. “Karena bahan bakunya impor sehingga harga jual produk jadi mahal dan tidak berdaya…
Baca Selengkapnya »
Bisnis-jabar.com, BANDUNG - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) wilayah Jawa Barat memprediksi ekspor Jawa Barat akan merosot pada 2014. Wakil Ketua Apindo Jabar Ari Hendarmin menuturkan penurunan ekspor disebabkan oleh banyak hal, terutama membengkaknya biaya produksi karena kenaikan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan recana pemerintah menaikkan tarif tenaga listrik (TTL) 2014 sehingga berdampak pada penurunan produktivitas.…
Baca Selengkapnya »
JAKARTA-Kalangan pengusaha menilai usulan penangguhan pemberlakuan upah minimum 2014 masih tertahan di dinas ketenagakerjaan atau gubernur di masing-masing daerah dan belum dilaporkan kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Tranmigrasi. Menurut Kepmenakertrans No. KEP-231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan upah minimum, pengusaha yang merasa keberatan membayar upah sesuai ketentuan upah minimum 2014 dapat mengajukan keberatan kepada gubernur,…
Baca Selengkapnya »
Bisnis-jabar.com, JAKARTA-Sektor perdagangan usaha mikro, kecil, dan menengah berhasil menjadi motor bisnis utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Bandung dengan persentase penyerapan pembiayaan mencapai sekitar 73,67% sepanjang tahun ini. Puji Rianto, Pimpinan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) PNM Bandung mengatakan sejak dibukanya pembiayaan di wilayah Bandung pada 2008, sudah melayani sekitar 13.720 pelaku usaha mikro,…
Baca Selengkapnya »
Bisnis-jabar.com, BANDUNG-Ratusan buruh dari Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Jawa Barat menggelar unjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung, Senin (16/12/2013). Aksi unjuk rasa ini meminta agar pemerintah tidak mengabulkan penangguhan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2014. Koordinator KASBI Jawa Barat Sutaryanto mengatakan pihaknya menolak tidak ada perusahaan yang mengajukan penangguhan seperti 2013 lalu. “Kita…
Baca Selengkapnya »
Bisnis-jabar.com, BANDUNG—Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat mengungkapkan ratusan perusahaan akan mengajukan penangguhan pembayaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2014. Ketua Apindo Jabar Dedy Widjaja menyebutkan hingga saat ini tercatat sekitar 50 perusahaan sudah mengajukan penangguhan UMK melalui Apindo, dan kemungkinan jumlahnya bisa lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu sebanyak 200 perusahaan. “Pengajuan penangguhan UMK sebagian…
Baca Selengkapnya »
Bisnis-jabar.com, BANDUNG-Kadin Jawa Barat meminta kisruh penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) tidak berlanjut tahun depan. Ketua Kadin Jabar Agung Suryamal Sutisno mengatakan buruh dan dunia usaha adalah mitra karena itu harus saling mendukung. “Mereka berbeda cara pandang,harus dibangun pengertian agar keduanya sama-sama memahami,” katanya kepada bisnis-jabar,Selasa (26/11/2013). Menurutnya pengusaha juga harus memahami tuntutan buruh yang…
Baca Selengkapnya »
Bisnis-jabar.com, BANDUNG-Ketua Komisi E DPRD Jabar Didin Supriadin meminta setelah ditetapkan, tidak ada lagi tuntutan dari pengusaha dan buruh terkait angka yang sudah disepakati. Menurut Didin,ke depan pihaknya berharap ada sejumlah pemerataan UMK di Jabar. Saat ini terjadi jomplang karena kesejahteraan setiap daerah berbeda-beda. “Antar dewan pengupahan juga harus intensif melakukan komunikasi agar penetapan rekomendasi…
Baca Selengkapnya »
Recent Comments